A Review Of Daerah
A Review Of Daerah
Blog Article
Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.
A regency is headed by a regent (bupati), in addition to a city is headed by a mayor (wali kota). The regent or mayor as well as representative council users are elected by popular vote for a term of five decades.
Perbedaan yang paling jelas ialah kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Struktur pemerintahan vertikal di bawah bupati pun relatif lebih sederhana dibandingkan dengan struktur pemerintahan di bawah wali kota.
Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama seven (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat.
Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan
Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.
Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 pada tanggal eighteen Agustus 1945, tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada undang-undang (UU).[fourteen] Untuk memudahkan administrasi, ndonesia untuk sementara waktu mengadopsi susunan pembagian wilayah yang ditetapkan pada masa Hindia Belanda, termasuk daerah kabupaten dan kota yang berada di antara keresidenan dan kewedanaan.
Kedua, kepala daerah dapat memanfaatkan potensi ekonomi electronic yang semakin berkembang di Indonesia. E-commerce, fintech, dan layanan berbasis digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pengenaan pajak pada platform electronic dan transaksi daring.
Untuk daftar kabupaten/kota yang dikelompokkan menurut provinsi induknya, lihat Daftar kabupaten dan kota di Indonesia.
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
Jakarta lies on the very low, flat alluvial basic with Traditionally intensive swampy locations; the areas of the town farther inland are a little bit bigger. It is definitely flooded during the wet time. The draining of swamps for creating reasons and the continual reduce of upland forest vegetation have greater the danger of floods.
) . KK is usually the acting capital with the Sabah condition and sorts Section of the West Coast Division. more info currently being the money of Sabah it is the entry-position of each of the site visitors coming into this Malaysian state.
Wacana untuk menjadikan provinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Istimewa telah digulirkan sejak tahun 2014 oleh sejumlah tokoh Minang, hal ini didorong oleh fakta bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki keunikan dalam hal kepemerintahan daerah; berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan desa, di Sumatera Barat berlaku sistem pemerintahan nagari, dengan sistem administratif dan kepemimpinan yang berbeda pula.
Tidak jelas merujuk facts dari mana, Achmad menyebut jika OTT terus digalakkan, bakal ada ninety persen pejabat eksekutif yang terjaring. “Tapi kalau mau OTT nggih monggo [ya silakan], sebab kalau KPK berkehendak, bisa jadi 90 persen akan kena semua, walau kecil pasti bupati ada masalahnya.
Report this page